OborSulut com,Tondano – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa persidangan ketiga tahun 2026 dan pembukaan masa persidangan pertama tahun 2026, Selasa (1/9/2026).
Agenda penting ini dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Minahasa ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Franky Wolayan, didampingi Wakil Ketua Putri Pontororing dan Adry Kamasi. Hadir pula Bupati Minahasa Robby Dondokambey bersama Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Sekreatriat DPRD Minahasa yang dipimpin Sekretaris Dewan Fabian Mendur, serta jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Minahasa.
Dalam sambutannya, Bupati Robby Dondokambey menegaskan komitmen Pemkab Minahasa untuk mengelola anggaran secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, pembukaan masa persidangan pertama ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
”Masa persidangan ini hendaknya kita maknai sebagai kesempatan untuk mengevaluasi berbagai program yang telah dilaksanakan, sekaligus menetapkan langkah-langkah strategis dalam menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” ujar Bupati.
Bupati menjelaskan bahwa penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS 2026 merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Prioritas pembangunan diarahkan pada sektor-sektor krusial seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata, hingga perlindungan sosial.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Minahasa, khususnya Badan Anggaran, atas kerja sama yang baik selama proses pembahasan. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar melaksanakan setiap program dengan penuh integritas dan disiplin tinggi.
”Setiap rupiah dalam APBD adalah amanah rakyat yang harus memberikan manfaat nyata. Perbedaan pandangan adalah dinamika demokrasi, namun tujuan akhir kita tetap sama, yaitu membangun Minahasa yang semakin maju,” pungkasnya.(her)
