OborSulut.com,Tondano — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa memperkuat komitmennya dalam meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI). Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) lintas sektor bersama enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Yama Resort Tondano, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa ini berfokus pada penyusunan dokumen kerja bersama demi memenuhi delapan indikator utama layanan PAUDHI di seluruh satuan PAUD.
Enam OPD yang resmi menjalin kerja sama ini meliputi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Bapelitbangda Minahasa.
Penandatanganan PKS dilakukan secara langsung oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD-PNF, Agnesia B.C. Tewu, S.STP., M.A.P., bersama para kepala OPD terkait. Prosesi ini disaksikan langsung oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa yang juga bertindak sebagai Bunda PAUD, Ny. Martina Dondokambey-Lengkong, S.E., serta Sekretaris Daerah Dr. Lynda Watania, M.M., M.Si.
Mewakili Kepala Dinas Pendidikan Minahasa Drs. Arthur Palilingan, Kabid Agnesia Tewu menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan fondasi strategis dalam memastikan seluruh kebutuhan esensial tumbuh kembang anak terpenuhi secara menyeluruh.
”PAUD yang berkualitas tidak cuma bicara soal belajar mengajar di dalam kelas. Layanan ini harus melingkupi dukungan kesehatan, pemenuhan gizi, pola pengasuhan yang benar, perlindungan, hingga kesejahteraan anak secara utuh,” ujar Agnesia.
Ia memaparkan, terdapat delapan indikator kunci yang menjadi sasaran utama pemenuhan layanan PAUDHI:
Penyelenggaraan Kelas Orang Tua untuk memperkuat kapasitas dan pemahaman keluarga.
Pemantauan Pertumbuhan Anak mencakup pencatatan tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala secara rutin.
Pemantauan Perkembangan Anak sesuai dengan tahapan usianya.
Koordinasi Pemenuhan Gizi dan Kesehatan bersama unit layanan terkait.
Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan sekolah.
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) serta asupan bergizi bagi peserta didik.
Pemantauan Kepemilikan NIK untuk kepastian identitas anak.
Penyediaan Sanitasi Layak dan Air Bersih di satuan PAUD.
”Untuk mewujudkan kedelapan indikator ini, butuh sinergi erat dari semua pihak—mulai dari pengelola PAUD, orang tua, tenaga medis, hingga jajaran perangkat daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agnesia menjelaskan bahwa satuan PAUD tidak dituntut menyediakan semua fasilitas layanan secara mandiri.
Sebaliknya, lembaga PAUD diposisikan sebagai ‘jembatan’ yang menghubungkan anak dan keluarga dengan pusat-pusat layanan esensial yang ada.
Satuan PAUD juga didorong untuk rutin berkoordinasi dengan Puskesmas terdekat dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, program imunisasi, pemantauan data identitas siswa via Dapodik, hingga edukasi kebiasaan cuci tangan dan hidup bersih sejak dini.
Turut hadir dalam jajaran pimpinan daerah pada kegiatan tersebut di antaranya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Drs. Maudy Pangerapan, M.A.P., Kepala Dinas Sosial Dr. dr. Maya Rambitan, M.Kes., Kepala Dinas Kesehatan Dr. dr. Olviane Rattu, M.Kes., Kepala Dinas P3A Agustine Mangundap, S.E., Kepala Disdukcapil Meidy Rengkuan, S.H., M.A.P., serta Kepala Bapelitbangda Edwin Muntu.
Hadir pula Sekretaris Dinas Pendidikan Lidya Pelealu, S.STP., M.A.P., para kepala seksi Bidang PAUD-PNF, beserta jajaran staf terkait.(Adi Palit)
