OborSulut.com,Tondano – Pesta demokrasi tingkat desa di Kabupaten Minahasa resmi mencapai puncaknya. Sebanyak 129 Hukum Tua (Kumtua) terpilih telah ditetapkan untuk menahkodai desa masing-masing selama delapan tahun ke depan. Kini, seluruh mata tertuju pada momentum pelantikan yang dijadwalkan berlangsung pada Juli mendatang.
Meski pemungutan suara telah usai, euforia dan diskusi hangat seputar hasil Pilhut masih mewarnai percakapan warga, baik di ruang publik maupun media sosial. Menyikapi hal tersebut, Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey SSi, MAP, menegaskan bahwa dinamika ini adalah warna alami dari sebuah proses demokrasi.
Dalam pesannya pada Selasa (23/6/2026), Bupati yang akrab disapa RD ini memberikan instruksi tegas kepada para pemimpin desa yang baru terpilih. Ia menekankan pentingnya mengubur “kapak perang” perbedaan politik yang sempat muncul selama masa kampanye.
”Tugas utama Kumtua terpilih saat ini adalah menghilangkan sekat-sekat perbedaan. Rangkul semua elemen masyarakat. Anda bukan lagi pemimpin kelompok, tapi pemimpin bagi seluruh warga desa tanpa terkecuali,” tegas Bupati RD.
Bupati mengingatkan bahwa jabatan ini merupakan amanah besar yang harus dijawab dengan kerja nyata. Para Kumtua diminta segera bersinergi dengan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi untuk mengakselerasi pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Di balik suksesnya Pilhut serentak tahun 2026 yang berlangsung aman dan kondusif, Bupati RD menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada berbagai pihak. Ia menyoroti peran vital TNI-Polri, panitia pelaksana, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat yang telah bahu-membahu menjaga stabilitas keamanan.
”Terima kasih kepada seluruh masyarakat Minahasa. Berkat kerja sama dan kedewasaan politik kita semua, Pilhut di 129 desa bisa berjalan lancar. Mari kita kawal bersama para pemimpin baru ini untuk membawa kemajuan bagi daerah yang kita cintai,” tutupnya.
Kini, masyarakat menanti langkah konkret dari para Kumtua terpilih untuk membuktikan janji-janji kampanye mereka melalui pelayanan publik yang transparan dan pembangunan desa yang progresif.(**)
